Syarat & Panduan Tentang Pendirian Koperasi

Syarat & Panduan Tentang Pendirian Koperasi

Pendirian Koperasi

Syarat & Panduan Tentang Pendirian Koperasi – Koperasi merupakan lembaga yang memiliki sejarah cukup panjang di Indonesia. Awal mula sistem koperasi di Indonesia sudah muncul sejak zaman era kolonial. Bahkan Proklamator dan Wakil Presiden RI yang pertama, mengkonsepsikan koperasi sebagai guru perekonomian bangsa Indonesia.

Sampai saat ini, tercatat ratusan ribu koperasi yang masih aktif di Indonesia. Bila melihat data milik Kementerian Koperasi dan UKM, hingga Desember 2018, tercatat ada sekitar 126.343 koperasi aktif di 34 provinsi yang bila di total kan  jumlah anggota nya telah mencapai 20-an juta orang dengan nilai volume usaha mencapai Rp 145,8 triliun.

Dengan nilai volume usaha yang sangat masif, masih banyak kesempatan bila ingin mendirikan Koperasi di Indonesia. Ini dapat dilihat dari kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang berkisar 5,1 persen (hingga Juni 2019). Oleh karena itu, berikut sudah kami rangkum panduan dan syarat lengkap tentang Koperasi yang ada di Indonesia, dengan harapan memajukan sektor Koperasi di Indonesia.

Download Aplikasi Koperasi Simpan Pinjam, Gratis Klik Disini !!

Apa Itu Koperasi?

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. (Pasal 1 angka 1 UU 25/1992). Pancasila dan UUD NRI 1945 merupakan landasan bagi koperasi.

Adapun asas koperasi berupa asas kekeluargaan yang mana tujuan dari didirikannya suatu koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur.

UU Perkoperasian mengatur dua bentuk koperasi berdasarkan pendiriannya yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Perbedaan antara koperasi primer dengan koperasi sekunder adalah koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang. Sementara koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya tiga koperasi.

Siapa Saja yang Bisa Mendirikan Koperasi?

Dalam pasal 1 angka 24 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 9 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian mengatur yang dimaksud pendiri adalah orang-orang atau beberapa koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian koperasi.

Jadi, dapat disimpulkan yang dapat mendirikan koperasi adalah orang perorangan atau beberapa koperasi. Tergantung apakah yang akan didirikan adalah koperasi primer atau koperasi sekunder.

Landasan Hukum Koperasi

Legalitas koperasi sebagai badan hukum sudah diatur berdasarkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang telah ada, yaitu :

  • UU Nomor 25 Tahun 1992 mengenai Perkoperasian
  • PP 4/199 mengenai Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, dan Perubahan Anggaran Dasar
  • PP 17/1994 mengenai Pembubaran Koperasi
  • PP 9/1995 mengenai Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam
  • PP 98/1998 mengenai Modal Penyertaan
  • Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 98 Tahun 2004 mengenai Notaris Pembuat Akta
  • Peraturan Menteri koperasi dan UKM Nomor 10 Tahun 2015 mengenai Kelembagaan Koperasi
  • Peraturan Menteri Koperasi dan UKM 15 tahun 2015 mengenai Usaha Simpan Pinjam
  • Peraturan Menteri Koperasi dan UKM 9/2018 mengenai Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi.

Prinsip Koperasi

Prinsip yang dipegang Koperasi cukup berbeda dari badan hukum lainya, berikut adalah daftarnya :

  • Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, artinya bersifat sukarela ialah seseorang harus sukarela dan tidak ada paksaan untuk menjadi anggota koperasi, dan bersifat terbuka adalah tidak ada diskriminasi, dan semua anggota akan diperlakukan setara.
  • Pengelolaan secara demokratis, artinya pengelolaan dan semua pengambilan keputusan koperasi harus dilakukan atas kehendak semua anggota.
  • Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil dan sebanding, artinya pembagian sisa hasil usaha kepada tiap anggota koperasi berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota koperasi.
  • Pembagian balas jasa terbatas terhadap modal. artinya secara terbatas yaitu wajar dan tidak melebihi suku bunga yang sedang berlaku di pasar.
  • Kemandirian, artinya koperasi berdiri sendiri tanpa harus bergantung pada pihak lain.

Dengan adanya prinsip ini diharapkan Koperasi dapat memperluas wawasan anggota, memperkuat solidaritas, dan meningkatkan kemampuan untuk tujuan koperasi.

Download Aplikasi Koperasi Simpan Pinjam, Gratis Klik Disini !!

Syarat Pendirian Koperasi

Pasal 12 Permen Koperasi dan UKM No. 9/2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian telah mengatur mengenai persyaratan pendirian Koperasi di Indonesia.  Pendirian koperasi dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian koperasi yang harus dihadiri oleh para pendiri, dan juga dihadiri oleh pejabat yang berguna untuk melakukan penyuluhan terkait koperasi.

Jumlah orang yang hadir dalam pendirian koperasi akan berbeda tergantung jenisnya. Untuk pendirian koperasi primer dihadiri oleh 20 orang dan akan lebih sedikit untuk koperasi sekunder.

Syarat Koperasi Primer

Pendiri koperasi mengajukan akta pendirian koperasi baik itu secara tertulis maupun secara elektronik kepada Menteri dengan melampirkan beberapa persyaratan, yaitu:

  • Dua rangkap akta pendirian koperasi (bermaterai)

  • Berita acara rapat pendirian koperasi

  • Surat bukti penyetoran modal,

  • Rencana awal kegiatan koperasi

Syarat Koperasi Sekunder

Syarat untuk mendirikan koperasi sekunder sama seperti koperasi primer, namun terdapat beberapa tambahan dokumen berupa:

  • Hasil berita acara rapat pendirian

  • Keputusan pengesahan badan hukum koperasi primer dan/atau sekunder

  • NPWP aktif untuk setiap calon anggota koperasi primer dan/atau sekunder

Syarat Koperasi Simpan Pinjam (KSP) 

Terdapat persyaratan khusus untuk KSP yang bisa dilihat pada:

  • Pasal 10 ayat (5) Permen Koperasi dan UKM No. 9 thn 2018

Setelah pengajuan akta pendirian koperasi, dan mendapatkan penilaian terkait anggaran dasar serta persyaratan administrasi. Maka Menteri akan menerbitkan dua opsi surat, yaitu Surat Keputusan (SK) penerimaan, atau penolakan.

Tahapan dan Prosedur Pendirian Koperasi

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018 telah mengatur tentang  tahapan dan tata cara pendirian koperasi, yaitu :

  • Perencanaan Pendirian Koperasi

  • Penyampaian rencana dan konsultasi ke daerah pusat maupun dinas

  • Rapat Pendirian Koperasi

  • Verifikasi Nama Koperasi

  • Pengajuan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi

  • Verifikasi Dokumen Permohonan

  • Mekanisme di Sisminbhkop

  • Pengesahan Pendirian Koperasi

Keanggotaan Koperasi

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa terdapat 2 (dua) bentuk koperasi yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Terhadap koperasi primer dan koperasi sekunder ini mempunyai anggota yang berbeda. Anggota koperasi primer adalah setiap Warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum. Sementara anggota koperasi sekunder adalah koperasi yang sudah berbadan hukum koperasi. Baik anggota koperasi primer maupun anggota koperasi sekunder harus memiliki kepentingan ekonomi yang sama dengan anggota lain.

Pasal 20 UU 25/1992 mengatur tentang hak dan kewajiban anggota koperasi. Adapun kewajiban anggota koperasi, yaitu:

  1. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota;
  2. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi;
  3. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

Sementara itu, hak setiap anggota koperasi, yaitu:

  1. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota;
  2. Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas;
  3. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar;
  4. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta;
  5. Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
  6. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar.

Suatu koperasi dapat memiliki anggota luar biasa. Adapun yang dimaksud anggota luar biasa yaitu WNI yang belum cakap melakukan tindakan hukum (dibawah umur) dan WNA yang ingin mendapat pelayanan dan ingin menjadi anggota koperasi dan sepenuhnya tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar koperasi.

Hak yang dimiliki oleh anggota luar biasa, yaitu:

  1. Hak bicara tapi tidak mempunyai hak suara dan hak untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus dan pengawas;
  2. Hak atas sisa hasil usaha sesuai dengan keputusan rapat anggota.

Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya anggota koperasi, yaitu:

  1. Anggota koperasi dapat minta berhenti atas permintaan sendiri;
  2. Diberhentikan oleh pengurus;
  3. Meninggal dunia;
  4. Koperasi bubar

Hak dan kewajiban anggota koperasi yang meninggal dunia dapat beralih kepada ahli warisnya yang sah apabila ahli waris diterima menjadi anggota yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

Awal Modal Untuk Pendirian Koperasi

Seperti badan usaha yang lain , koperasi juga memerlukan modal untuk memulai menjalankan kegiatan usaha. Berikut adalah jenis modal pendirian koperasi :

1. Modal sendiri berasal dari:

  • Simpanan Pokok

  • Simpanan wajib

  • Dana cadangan

  • Hibah

2. Modal pinjaman berasal dari:

  • Anggota

  • Calon anggota

  • Koperasi lain atau anggotanya

  • Bank dan lembaga keuangan lainnya

  • Penerbitan obligasi

  • Surat utang lainnya dengan sumber yang sah

Prosedur Pembubaran Koperasi

Pada Pasal 46 UU 25/1992 mengatur bahwa terdapat 2 cara pembubaran koperasi dengan cara yang sah, yaitu :

Keputusan Rapat Anggota 

Koperasi dapat dikatakan telah bubar apabila adanya keputusan rapat anggota hal ini dikarenakan jangka waktu koperasi telah berakhir. Keputusan ini akan dianggap sah apabila disetujui oleh 2/3 dari jumlah suara anggota koperasi.

Keputusan Pemerintah 

Alasan yang menyebabkan terjadinya pembubaran koperasi yang dilakukan oleh pemerintah terdapat pada Pasal 47 UU 25/1992 yaitu:

  • Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan UU 25/1992

  • Koperasi melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan;

  • Kelangsungan koperasi sudah tidak diharapkan.

Pasal 43 Permen Koperasi dan UKM No. 9 tahun 2018 juga telah mengatur hal-hal yang menyebabkan pembubaran koperasi oleh pemerintah, yaitu:

  • Koperasi tidak melaksanakan ketentuan anggaran dasar

  • Koperasi dinyatakan pailit

  • Tidak diadakan rapat anggota selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;

  • Tidak adanya kegiatan usaha yang dilakukan secara nyata selama 2 (dua) tahun berturut-turut

Download Aplikasi Koperasi Simpan Pinjam, Gratis Klik Disini !!

Tinggalkan Balasan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan. Required fields are marked *